Makassar, Verbivora.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Makassar Sanctus Albertus Magnus menggelar webinar dengan tema strategi penekanan kasus Covid-19 di Sulawesi Selatan melalui PPKM Darurat, Sabtu (10/7/2021).
Ketua Presidium PMKRI Cabang Makassar Herianto Ebong menjelaskan, tujuan dari webinar untuk mengetahui langkah yang akan di tempuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kita perlu mengetahui langkah pemerintah daerah, dalam penangan dan antisipasi terjadinya lonjakan kasus pandemi Covid-19 yang mengakibatkan keadaan serba dilematis, serta sinkronisasi antara kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah kabupaten dan kota, dalam penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat,” jelas Heri.
Hadir sebagai pembicara Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Ismail Bachtiar, Pengamat Politik Andi Luhur Prianto, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Andi Luhur Prianto menyampaikan, webinar kali ini perlu kita ketahui secara bersama, terkait PPKM darurat secara terang-benderang.
“Pertama, PPKM di Sulawesi Selatan masih dalam proses wacana, artinya belum berlaku, tetapi perlu saya tegaskan bahwa kebijakan saat ini kurang efektif dilakuakan, karena masing-masing daerah memberlakukan PPKM dengan cara yang berbeda,” katanya.
“Kedua; pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan tupoksinya, dengan pertimbangan medis. Ketiga, DPRD harus semakin kuat dalam proses pengawasan anggaran dan kebijakan, khusunya ekonomi makro, karena kebijakan PPKM tersebut sangat berdampak pada masyarakat marjinal, ekonomi kelas bawah,” lanjut Andi, Sabtu (10/7/2021).
Selain itu, Ismail Bachtiar menyebut, setiap kebijakan yang akan diambil, selalu ada potensi kegagalan yang menyertai, namun yang perlu diperhatikan adalah implikasinya.
“Kebijakan pemberlakuan PPKM ini sebagai upaya alternatif pemerintah, dalam menangani kasus penyebaran Covid-19. Tetapi dampaknya juga akan sangat dirasakan oleh masyarakat, terlebih pada tataran ekonomi makro,” terangnya.
Ismail melanjutkan, “selama ini ada aturan yang mengikat terkait kebijakan makro dalam hal proses anggaran, namun itu lebih tersentralisasi pada kebijakan langsung oleh pemerintah tanpa harus melalui keputusan DPRD, sehingga kami hanya bisa melaksanakan fungsi pengawasan,” pungkasnya..
Presidium Gerak Kemasyarakatan PMKRI Cabang Makassar Teobaldus Hemma, menyampaikan harapannya, agar kepala Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bisa mengikuti Webinar ini.
“Namun ternyata tidak hadir, secara administrasi kami sudah melakukan koordinasi, melalui surat sebagai acuan kami untuk mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.
“Tentu, kami menilai, sebagai bagian dari pemerintah provinsi, tidak semestinya bersikap demikian, apalagi tanpa ada pemberitahuan. Karena ini berbicara tentang kepentingan masyarakat dan juga kepentingan bangsa. Masyarakat sangat membutuhkan suara pemerintah dalam mendiskusi terkait topik Webinar ini,” tutup Baldy. *(AR)
