JAKARTA, Verbivora.com- Memperingati Hari Buruh Nasional, Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia angkat bicara soal buruh.
PP PMKRI menyoroti soal tenaga kerja asing (TKA) yang membludak membanjiri Indonesia.
Ketua Presidium PP PMKRI, Juventus Prima Yoris Kago, melihat fenomena ini merupakan gejala abainya pemerintahan Joko Widodo terhadap kesejahteraan buruh Indonesia.
“Data Ombudsman menyebutkan ada ketimpangan soal upah antara buruh Indonesia dan TKA di sini. Sopir WNI hanya dibayar 5 juta, sementara TKA 3 kali lipatnya”, terang Juventus.
“Ini merupakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo”, lanjutnya.
Dalam tiga tahun terakhir, jumlah TKA terus mengalami peningkatan. Dalam rapat kerja antara Kementrian Tenaga kerja dan Komisi IX DPR RI, Menteri Hanif Dhakiri mengatakan jumlah TKA di Indonesia sejak 2015-2017 berturut-turut adalah 77.149, 80.375, dan 85.947 orang.
Juventus menilai melonjaknya angka TKA tersebut tidak terlepas dari peran serta pemerintah yang memungkinkan hal itu terjadi.
“Presiden merestui itu dengan menandatangani Perpres Nomor 21 Tahun 2016 dan Perpres TKA Nomor 20 tahun 2018”, kata dia.
Untuk itu, menurutnya, pemerintah harus memperhatikan buruh domestik yang ada daripada sibuk mengakomodir TKA yang mengorbankan buruh lokal.
“Saya kira pemerintah perlu meninjau ulang Perpres yang memprioritaskan TKA ketimbang buruh lokal. Perpres tersebut justru menjadi pemicu melonjaknya TKA sementara di lain pihak buruh kita masih jauh dari sejahtera”, tuturnya.
Juventus meminta pemerintah untuk meninjau ulang Perpres tersebut dan mengevaluasi Tim Pengendalian Orang Asing (Tim PORA) yang dinilai tak efektif dalam mengawasi masuknya imigran gelap dari luar negeri.
“Kami minta pemerintah tinjau ulang Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dan evaluasi Tim PORA yang tak bekerja maksimal demi membatasi lanjakan TKA di tanah air,” tandasnya.
Sementara itu, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI, Rinto Namang, mengharapkan pemerintah serius melakukan skill upgrade terhadap para pekerja Indonesia.
Menurutnya, pemerintah sibuk impor imigran gelap dari luar negeri untuk mengatasi ketiadaan tenaga ahli yang ada di tanah air, sementara Indonesia kaya akan sumber daya manusia.
“Kita punya SDM yang banyak, tinggal dilatih keterampilannya sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan sehingga tak perlu impor imigran gelap dengan aturan-aturan yang dibuat terburu-buru itu”, tutupnya.
