Jakarta, Verbivora.com — Aksi jilid dua penolakan kenaikan Harga BBM subsidi oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) St. Thomas Aquinas bersama PMKRI Cabang se – DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022).
Massa Aksi PMKRI didepan Gedung Kementerian ESDM (Foto:dok.pribadi) |
Massa aksi melakukan long march dari margasiswa l menuju Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI Willybrodus Claudius Bhira menyampaikan demostrasi ini menunjukan konsistensi dan komitmen PMKRI dalam mengawal penolakan kenaikan BBM subsidi dan beberapa tuntutan lainnya.
“Kami mendesak Presiden Joko Widodo melalui Kementerian ESDM untuk segera mencabut kembali kebijakan kenaikan BBM subsidi karena sangat berdampak pada masyarakat lapisan bawah yang membutuhkan BBM subsidi untuk aktivitas konsumsi dan produksi,” tegasnya.
Dampak dari kenaikan harga BBM subsidi sangat berpengaruh pada segala aspek kehidupan masyarakat hari ini salah satunya kenaikan bahan pokok.
“Kami meminta pemerintah untuk segera merevisi Perpres No. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM karena aturan tersebut terlalu umum dan tidak mengatur secara spesifik berkaitan dengan pembatasan pemanfaatan BBM subsidi serta lemahnya pengawasan dan memastikan harga BBM, sembako dan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap stabil,” tambahnya.
Baca juga: https://www.verbivora.com/2022/09/tolak-kenaikan-harga-bbm-pmkri-gelar.html
Selaras dengan yang disampaikan Willy, koordinator lapangan Ega Lein dalam orasi politiknya menyampaikan kenaikan BBM subsidi tidak menjawab akar persoalan di masyarakat.
“Kenaikan BBM subsidi ini justru membuat masalah baru seperti terlihat kelangkaan dan antrian panjang di setiap SPBU. Oleh karena itu, apabila tidak diindahkan tuntutan kami maka akan ada aksi berikutnya dengan mobilisasi massa aksi yang lebih banyak lagi,” tegas Ega.
Dalam aksi tersebut terkonfirmasi bahwa dalam minggu ini pihak Kementerian ESDM akan mengatur ruang dialog secara langsung bersama dengan PMKRI.