Jakarta, Verbivora.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Rakyat Indonesia (SERINDO) dan Penyintas Disabilitas Tunawicara, Kikin Tarigan menyebut, negara lamban berpihak kepada penyandang disabilitas.
Menanggapi video yang tengah viral di media sosial, berdurasi sekitar 1 menit 20 detik, dimana menampilkan seorang warga Papua yang mendapat perlakuan tidak baik oleh dua oknum TNI. Di dalam video terlihat, korban adalah seorang difabel.
Kikin Tarigan mengapresiasi kepada TNI yang langsung bertindak pada pelaku kesewenangan terhadap penyandang disabilitas di Merauke, Papua.
“Meski demikian, potongan video berdurasi 1,20 menit yang beredar luas menunjukkan belum ada prosedur baku dalam pengambilan tindakan dalam menghadapi dugaan ancaman yg dilakukan oleh penyandang disabilitas,” kata kikin.
Ia menambahkan, pada detik ke 10 potongan video, jelas yang bersangkutan terkesan tunawicara. “Namun dalam video tersebut justru dibentak-bentak, tanpa mencari tahu apa yang hendak dinegosiasikan penyandang disabilitas tersebut. Hingga datang petugas berpakaian dinas yang bertindak lebih tidak manusiawi,” tambahnya.
“Sebagai penyintas disabilitas tunawicara sekaligus pengasuh anak penyintas disabilitas, kami sering mengalami hal serupa. Meminta A, ditanggapi B. Ketika proses komunikasi ini buntu, kami terkesan tidak terkendali,” lanjut Kikin, Rabu (28/7/2021).
Kikin berujar, seperti terlihat dalam tayangan video, saat pemuda tersebut gagal menegosiasikan keinginannya, hingga mendapat bentakan verbal dari pelaku berpakaian sipil, pemuda tersebut boleh jadi memprotes tindakan atas perlakuan tak menyenangkan seraya membuka baju untuk menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak berbahaya, bukan menantang seperti pandangan pada umumnya.
Hal-hal seperti ini kurang dipahami masyarakat kebanyakan, namun dengan telah diratifikasinya konvensi hak-hak penyandang disabilitas (CRPD) dan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka seharusnya negara sudah menyiapkan berbagai perangkat pendukung dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
“Sensifitas negara dan masyarakat pada umumnya harus lebih diasah, agar peristiwa serupa tidak terulang pada berbagai ragam disabilitas yang ada,” tutup Kikin. *(AR)
 |
| Ketua DPP Serikat Rakyat Indonesia dan Penyintas Disabilitas Tunawicara, Kikin Tarigan/ist. |
