 |
| Foto. https://mmc.tirto.id/image/share/tw/2017/02/06/antarafoto-buruh-batam-tolak-tka-060217-mnk.JPG |
JAKARTA, Verbivora.com- Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI menilai pemerintah Indonesia tidak serius mempersiapkan tenaga kerjanya menghadapi gelombang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Menurutnya, alih-alih mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi arus globalisasi, pemerintah justru mendatangkan tenaga kerja asing untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Republik.
“Pemerintah tak serius menghadapi MEA dan dalam urusan itu pemerintah kita justru mendatangkan imigran dari luar untuk mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan di tanah sendiri”, demikian Rinto Namang.
Menurutnya, dengan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, itu artinya negara mengakui ketakmampuannya mempersiapkan SDM domestik menghadapi globalisasi yang ada.
“Itu bentuk pengakuan telanjang dari ketakmampuan pemerintah untuk membentuk manusia-manusia Indonesia berketerampilan guna menghadapi MEA”, ungkapnya.
“Seharusnya kita tak perlu mengimpor imigran-imigran dari luar, jika kita punya SDM yang dipersiapkan dengan matang,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Presidium PP PMKRI meminta pemerintahan Joko Widodo untuk tidak menimbulkan kegalauan di pihak para pekerja lokal dengan menerbitkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 itu.
“Alih-alih perkuat dan memaksimalkan tenaga kerja dalam negeri, Presiden malah keluarkan Perpres yang premature dan kontraproduktif,” katanya tegas.
Ia mengingatkan agar Joko Widodo kembali kepada kemandirian ekonomi sebagaimana yang dikoar-koarkan oleh Jokowi-JK pada kampanye 2014 silam.
“Jokowi harusnya perkuat konsep Trisakti, berdikari dalam bidang ekonomi. Artinya, memajukan, memberdayakan dan menyejahterakan pekerja/buruh dalam negeri bukan lagi menambah kesengsaraan dengan membiarkan TKA masuk ke Indonesia,” pungkasnya.
