Langsung ke konten utama
KAMPPJ Desak Pemerintah Bangun Dialog Bersama Papua dan Vatikan
JAKARTA-, VERBIVORA.COM- Bangsa Indonesia kembali ditempa kesabaran sosial dan semangat persatuannya
dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Belakangan disinyalir ada kelompok-kelompok yang masih tidak menginginkan
masyarakat Indonesia bersatu dan hidup damai dalam semangat Bhinneka Tunggal
Ika.
dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Belakangan disinyalir ada kelompok-kelompok yang masih tidak menginginkan
masyarakat Indonesia bersatu dan hidup damai dalam semangat Bhinneka Tunggal
Ika.
Viralnya video ceramah Ustad Abdul
Somad di sosial media yang diduga sebagai bentuk ujaran kebencian terhadap
keyakinan iman umat Nasrani yang menimbulkan kegaduhan antarumat beragama, dan
menyusul ramainya berita dengan muatan ujaran kebencian dan rasis yang dialami
oleh mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, bahkan telah berbuntut aksi demo
serta menimbulkan kerusuhan di Papua pada Senin (19/08) dan dikhawatirkan
merambat ke daerah lainnya.
Somad di sosial media yang diduga sebagai bentuk ujaran kebencian terhadap
keyakinan iman umat Nasrani yang menimbulkan kegaduhan antarumat beragama, dan
menyusul ramainya berita dengan muatan ujaran kebencian dan rasis yang dialami
oleh mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, bahkan telah berbuntut aksi demo
serta menimbulkan kerusuhan di Papua pada Senin (19/08) dan dikhawatirkan
merambat ke daerah lainnya.
Melihat perlakuan oknum-oknum rasis
yang bertindak membabi buta terhadap masyarakat Papua khususnya mahasiswa Papua
di Malang dan Surabaya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Peduli Papua Jakarta (KAMPPJ) meresponnya
dengan berbagai tuntutan yang diutarakan KAMPP dalam aksinya di depan Istana Negara
Jakarta Pusat. Selasa, 20/08.
yang bertindak membabi buta terhadap masyarakat Papua khususnya mahasiswa Papua
di Malang dan Surabaya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Peduli Papua Jakarta (KAMPPJ) meresponnya
dengan berbagai tuntutan yang diutarakan KAMPP dalam aksinya di depan Istana Negara
Jakarta Pusat. Selasa, 20/08.
Presidium Hubungan Masyarakat Katolik
(PHMK) PP PMKRI, Marius Air dalam orasinya mengatakan, negara Indonesia dalam
hal ini aparat negara telah melakukan pembiaran terhadap oknum-oknum yang rasis
sehingga bangsa ini semakin tidak beradab.
(PHMK) PP PMKRI, Marius Air dalam orasinya mengatakan, negara Indonesia dalam
hal ini aparat negara telah melakukan pembiaran terhadap oknum-oknum yang rasis
sehingga bangsa ini semakin tidak beradab.
“Bahkan aparat negara ikut
mengamini perlakuan biadab dari oknum-oknum tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan
yang besar. Ini merupakan mimpi buruk bagi Indonesia yang secara terus menerus
memproklamirkan kebebasan mengintimidasi, represif, dan rasisme terhdap
orang-orang Papua,” tegas Marius dalam orasinya.
mengamini perlakuan biadab dari oknum-oknum tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan
yang besar. Ini merupakan mimpi buruk bagi Indonesia yang secara terus menerus
memproklamirkan kebebasan mengintimidasi, represif, dan rasisme terhdap
orang-orang Papua,” tegas Marius dalam orasinya.
Selain itu Presidium Gerakan
Kemasyarakatan PP PMKRI Rinto Namang mengatakan, Peristiwa biadab yang
dilakukan oleh aparat negara terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya
yang menyebabkan gelombang aksi besar besaran di Manokwari, Sorong, Jayapura
dan daerah lainnya sehusnya tidak terjadi jika aparat negara mengedepankan rasa
kemanusiaan.
Kemasyarakatan PP PMKRI Rinto Namang mengatakan, Peristiwa biadab yang
dilakukan oleh aparat negara terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya
yang menyebabkan gelombang aksi besar besaran di Manokwari, Sorong, Jayapura
dan daerah lainnya sehusnya tidak terjadi jika aparat negara mengedepankan rasa
kemanusiaan.
“Sayangnya, meski telah 74 tahun
merdeka, bangsa kita masih jauh daari beradab. Negara masih memandang bangsa
papua sebagai second class in the state dan karena itu berani mengatakan mereka
adalah monyet,” ungkap Rinto.
merdeka, bangsa kita masih jauh daari beradab. Negara masih memandang bangsa
papua sebagai second class in the state dan karena itu berani mengatakan mereka
adalah monyet,” ungkap Rinto.
kejadian ini, sambung Namang,
membuktikan negara telah gagal menjamin hak-hak setiap warga negara untuk
berpendapat dan berserikat dan membiarkan terjadinya persekusi dan praktek
vandalisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.
membuktikan negara telah gagal menjamin hak-hak setiap warga negara untuk
berpendapat dan berserikat dan membiarkan terjadinya persekusi dan praktek
vandalisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.
Berikut 6 tuntutan aksi Kesatuan Aksi
Mahasiswa Peduli Papua Jakarta (KAMPPJ) di depan Istana Negara.
Mahasiswa Peduli Papua Jakarta (KAMPPJ) di depan Istana Negara.
1. Mendesak Kapolri Tito Karnavian
mencopot Kapolda Jawa Timur karena lalai menjalankan
mencopot Kapolda Jawa Timur karena lalai menjalankan
2. Negara harus berani mengadili
oknum pelaku persekusi dan menuntut pertanggung jawaban
oknum pelaku persekusi dan menuntut pertanggung jawaban
dari Panglima TNI, Kapolri, dan
Menteri Dalam Negeri
Menteri Dalam Negeri
3. Menarik kembali militerisme di
Papua. Kembalikan Militer ke barak!
Papua. Kembalikan Militer ke barak!
4. Presiden Jokowi harus mengeluarkan
Perppu Antirasisme agar peristiwa ini tidak terulang
Perppu Antirasisme agar peristiwa ini tidak terulang
5. Pemerintah harus membangun dialog
Jakarta-Papua-Vatikan sebagai mediator
Jakarta-Papua-Vatikan sebagai mediator
6. Tuntaskan pelanggaran HAM berat
masa lalu di Papua
masa lalu di Papua