Bogor, Verbivora.com – Kajian dan enam tuntutan poin yang disampaikan Cipayung Plus Bogor saat aksi unjuk rasa, diterima oleh perwakilan istana dan akan dipantau hingga segera direalisasikan.
Aksi demonstrasi yang dihadiri ratusan mahasiswa dari aliansi organisasi mahasiswa di Bogor Raya tersebut menggeruduk Istana Bogor, Kamis (21/4/2022).
Ketua Presidium PMKRI Cabang Bogor, Ferdinandus Wali Ate mengatakan, pertama gerakan ini dilakukan untuk merespons atas apa yang saat ini terjadi di Indonesia. Kenaikan harga BBM non-subsidi pada inflasi, secara tidak langsung akan berdampak pada migrasi pengguna Pertamax beralih ke Pertalite sebagai BBM bersubsidi.
“Karena hal ini secara lebih jauh akan menimbulkan gangguan pasokan yang berujung kelangkaan di SPBU dan memaksa masyarakat menengah ke bawah untuk menggunakan Pertamax. Kenaikan harga BBM juga akan berpengaruh pada peningkatan biaya produksi sehingga berimbas pada komoditas lainnya,” ungkap Ferdi.
Kedua, ia juga menyinggung terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen, menurut Ferdi, hal ini menambah kesengsaraan yang dirasakan oleh masyarakat.
“Dengan kenaikan PPN menjadi 11 persen yang juga baru ditetatpkan per 1 April 2022. Inflasi yang timbul akibat kenaikan harga komoditas secara serentak dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan penurunan komsumsi,” terangnya.
Kata Ferdi, “turunnya daya beli masyarakat kemudian justru mengancam tingkat kepatuhan pajak dan penghindaran pajak yang akan menurunkan penerimaan PPN. Dari pelaku usaha khususnya UMKM, kesulitan utama yang dihadapi yakni likuiditas dan ketidakpastian pasar ditengah proses stabilitas ekonomi.”
Ketiga, Ketua PMKRI Bogor tersebut menyoroti perihal kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng.
“Hal ini menjadi salah-satu masalah yang krusial, polemik minyak goreng ini disebabkan adanya dugaan penguasaan sumber daya yang masih terkonsentrasi pada segelintir pemain besar. Berdasarkan data Concentration Ratio (CR) yang dihimpun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 2019, sekitar 40 persen pangsa pasar minyak goreng dikuasai empat perusahaan besar yang menguasai usaha perkebunan, pengolahan CPO dan beberapa produk turunan salah-satunya minyak goreng,” ujarnya.
Ferdi juga menurutkan perihal ketidaktegasan pemerintah menjalankan tanggung jawab dalam mengantisipasi dan menjamin kesejahteraan masyarakat di tengah kondisi krisis, menjadi salah-satu refleksi mendasar, ia juga mempertanyakan keperpihakan kebijakan pemerintah.
“Maka perlu kita sadari persoalan yang terjadi akhir-akhir ini dan meresahkan seluruh masyarakat Indonesia yaitu persoalan mafia minyak goreng, serta naiknya harga BBM jenis Pertamax dan Dexlite karena sangat berimbas pada kelangkaan Pertalite dan Solar serta kenaikan PPN menjadi 11 persen.
Lebih lanjut, aksi demostrasi ini memiliki enam poin tuntutan:
1. Mengusut tuntas mafia pangan dan menstabilkan harga pangan.
2. Menolak keras kenaikan harga BBM dan meminta kementerian ESDM menstabilkan.
3. Mendesak Presiden untuk mencabut kebijakan kenaikan ppn 10 persen menjadi 11 persen karena membebani masyarakat.
4. Menolak wacana kenaikan harga gas Elpiji, listrik, dan Pertalite.
5. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunda fokus IKN demi pemulihan ekonomi masyarakat dan menagih janji tidak membebani APBN.
6. Mendesak Presiden meresuffle menteri-menteri yang membuat gaduh bangsa terkait wacana tiga periode.
Keenam tuntutan yang disampaikan Cipayung Plus Bogor (PMKRI, HMI, PMII, GMKI, PMII, KMHDI, KAMMI, dan IMM), diterima oleh perwakilan istana dan akan dipantau sampai enam tuntutan bisa segera direalisasikan. *(AR)
 |
| Massa aksi demonstrasi Cipayung Plus Bogor, Kamis (21/4/2022)/ist. |
