|
| Aksi Gerakan Dayak Nasional (GDN) di Depan Istana Presiden Jakarta Pusat. Kamis, 29/09/2019 |
JAKARTA, VERBIVORA.COM- Berbagai
kelompok masyarakat Dayak yang tergabung dalam Gerakan
Dayak Nasional (GDN) menggelar aksi depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Massa
aksi yang berdatangan dari berbagai daerah di Kalimantan tersebut menuntut
Presiden Jokowi agar menaruh perhatian bagi putra dan putri Dayak untuk
menempatkan posisi di kabinetnya. Kamis, 29/09.
Seperti
aksi-aksi pada umunya, aksi kali ini terlihat agak beda dan unik. Massa aksi
Gerakan Dayak Nasional tersebut mengenakan pakaian adat khas Dayak, Kalimantan.
Sambil berorasi massa aksi terus menyerukan kepada presiden Jokowi untuk tidak hanya menganggap Kalimantan sebagai objek Ibukota Baru Indonesia, namun harus adanya
representasi masyarakat Dayak dalam kabinet Jokowi.
aksi-aksi pada umunya, aksi kali ini terlihat agak beda dan unik. Massa aksi
Gerakan Dayak Nasional tersebut mengenakan pakaian adat khas Dayak, Kalimantan.
Sambil berorasi massa aksi terus menyerukan kepada presiden Jokowi untuk tidak hanya menganggap Kalimantan sebagai objek Ibukota Baru Indonesia, namun harus adanya
representasi masyarakat Dayak dalam kabinet Jokowi.
Tokoh Muda
Kalimantan Barat, Fransiska Leni Marlina yang juga pemerhati budaya suku Dayak ketika
diwawancarai Verbivora.com di sela aksi mengungkapkan keprihatinannya terhadap Negara
Indonesia.
Kalimantan Barat, Fransiska Leni Marlina yang juga pemerhati budaya suku Dayak ketika
diwawancarai Verbivora.com di sela aksi mengungkapkan keprihatinannya terhadap Negara
Indonesia.
Leni merasa adanya ketidakadilan Negara terlebih kepada Presiden yang tidak pernah
mengakomodir dan memberi kesempatan kepada orang Dayak untuk masuk dalam kabinet Presiden.
mengakomodir dan memberi kesempatan kepada orang Dayak untuk masuk dalam kabinet Presiden.
“Selama
74 tahun Indonesia merdeka, orang dayak belum ada yang masuk dalam kabinet pemerintah,
hal ini membuktikan bahwa negara sedang memperlihatkan ketidakadilannya,”
tegas Leni.
74 tahun Indonesia merdeka, orang dayak belum ada yang masuk dalam kabinet pemerintah,
hal ini membuktikan bahwa negara sedang memperlihatkan ketidakadilannya,”
tegas Leni.
Kalimantan,
lanjutnya, adalah salah satu lumbung pembangunan dan perkembangan bangsa dan
negara Indonesia. Namun ironisnya, orang Dayak belum pernah masuk dalam kabinet
pemerintahan dari masa ke masa.
“Hari
ini, kami yang tergabung dalam Gerakan Dayak Nasional menuntut Presiden
Jokowi-Ma’ruf sebagai Presiden dan Wakil
Presiden terpilih agar tidak menjad pelupa.” ungkapnya.
ini, kami yang tergabung dalam Gerakan Dayak Nasional menuntut Presiden
Jokowi-Ma’ruf sebagai Presiden dan Wakil
Presiden terpilih agar tidak menjad pelupa.” ungkapnya.
Selain itu,
berkenaan dengan penetapan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur, Leni
mengharapkan agar Kalimantan tidak sekedar menjadi objek kerakusan bagi
pemangku kepentingan, namun harus mengutamakan sikap kenegarawan.
berkenaan dengan penetapan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur, Leni
mengharapkan agar Kalimantan tidak sekedar menjadi objek kerakusan bagi
pemangku kepentingan, namun harus mengutamakan sikap kenegarawan.
“Orang
dayak bukanlah objek eksploitasi. Tapi harus ada dalam kabinet yang merupakan
representasi dari masyarakat Dayak. Ini harapan besar kami kepada Pak
Jokowi-Ma’ruf. Karena kami tidak mau hanya menjadi penonton di negeri ini,”
katanya.
dayak bukanlah objek eksploitasi. Tapi harus ada dalam kabinet yang merupakan
representasi dari masyarakat Dayak. Ini harapan besar kami kepada Pak
Jokowi-Ma’ruf. Karena kami tidak mau hanya menjadi penonton di negeri ini,”
katanya.
Sementara,
Aurel, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Tanjungpura, mengatakan ada tiga poin
tuntutan dari Gerakan Dayak Nasional.
“Pertama, kami sebagai masyarakat Dayak meminta Presiden Jokowi untuk
melibatkan putra-putri dayak dalam kabinetnya,” tutur Aurel.
melibatkan putra-putri dayak dalam kabinetnya,” tutur Aurel.
Kedua, lanjut
Aurel, kami menuntut negara untuk merevisi beberapa undang-undang pengelolaan
Sumber Daya Alam yang tidak sesuai dengan masyarakat adat.
Aurel, kami menuntut negara untuk merevisi beberapa undang-undang pengelolaan
Sumber Daya Alam yang tidak sesuai dengan masyarakat adat.
“Ketiga, kami meminta Presiden untuk menetapkan agama Kaharingan sebagai agama
resmi negara.” tutup aktivis Dayak tersebut.
resmi negara.” tutup aktivis Dayak tersebut.