Pontianak, Verbivora.com – Komda PMKRI Kalimantan Barat Yohanes Belen Wuwur menegaskan,Kepala Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga netralitas jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024. Kepala Daerah dan ASN punya peran penting dalam pembangunan nasional karena itu netralitas penting sekali demi tercapainya pelayanan publik yang profesional dan berintegritas tinggi.
Terutama, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, semua diharapkan berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
“Bermedia sosial harus bijak, jangan sampai jari lebih cepat dari otak,”kata Yohanes Belen Wuwur Komda Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Regio Kalimantan Barat dalam keterangannya,Jumat (28/6/2024)
Baca: 20 Tahun Terbengkalai, RUU PPRT Diminta Segera Disahkan
Komda Kalbar juga mengingatkan para Kepala Daerah dan ASN untuk tetap fokus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi yang diembannya.
“Jelang Pilkada jangan sampai berdampak pada merosotnya pelayanan publik. Kepala Daerah dan ASN harus tetap fokus memberikan pelayanan terbaik, memberikan manfaat ke seluruh pemangku kepentingan khususnya masyarakat agar bisa merasakan betul kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik”tegasnya.
Untuk tercapainya hal ini, Komda Kalbar meminta peran serta semua komponen terutama, gerak cepat pengawasan Bawaslu Kalimantan Barat dan Polda Kalimantan Barat agar profesional menjaga netralitas Kepala Daerah dan ASN.
“Bawaslu Kalimantan Barat harus cepat dan tepat menjalankan fungsi pengawasan, memastikan netralitas Kepala Daerah dan ASN terjaga. Pengawasan dan sosialisasi tidak cukup hanya melalui media sosial tetapi pengawasan harus langsung dan melekat. Berdayakan semua SDM internal Bawaslu dari tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Pengawas Desa yang saat ini sedang melakukan pengawasan proses pencoklitan,”jelasnya.
“Polda Kalimantan Barat juga demikian, harus intens menjaga netralitas ASN dan Kepala Daerah dengan mensosialisasikan terkait potensi ketidaknetralan dan sanksi pidana yang diterima. Ketika netralitas itu tidak diindahkan maka lakukan usaha preventif, selanjutnya kalau masih melanggar ,langsung di tidak tegas. Bahkan jika netralitas tersebut sudah masuk ke ranah tindak pidana,”lanjut Yohanes
Baca:PMKRI Gelar Energi Conference Menuju Netralitas Karbon
Komda PMKRI Kalimantan juga menjelaskan bahwa PMKRI Regio Kalimantan Barat tetap komitmen menjaga integritas Pilkada 2024. Tersebar di 9 Kabupaten Kota di Kalimantan Barat.
“Sejauh ini PMKRI Regio Kalimantan Barat tetap komitmen menjaga integritas Pilkada 2024, salah satunya adalah menjaga netralitas Kepala Daerah dan ASN. Ada Cabang Pontianak, Cabang Sungai Raya, Cabang Sintang, Cabang Bengkayang, Cabang Ketapang, Cabang Melawi, Cabang Sambas, Cabang Kapuas Hulu dan Calon Cabang Landak,”jelasnya Komda Kalbar yang akrab disapa Yanche Wuwur
Lanjut Yohanes, meminta agar rekan-rekan PMKRI yang tersebar di 9 Kabupaten Kota untuk membangun kerjasama bersama Bawaslu dan Kapolres di wilayah masing-masing dalam melakukan pengawasan dan tentunya untuk Bawaslu dan Kapolres agar bisa mengakomodir kehadiran PMKRI sebagai instrumen penting dalam menjaga netralitas dan integritas Pilkada 2024.
