Makassar, Verbivora.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Makassar dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Cabang Makassar, membentuk aliansi mahasiswa peduli petani menegaskan empat tuntutan dalam peringatan hari tani nasional, Jumat (24/09/2021).
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Makassar Petrus Dala, menyayangkan kemerdekaan Indonesia yang sudah berumur 75 tahun, namun kesejahteraan para petani belum diwujudkan secara nyata.
“Petani merupakan ujung tombak ketahanan pangan nasional, Indonesia sebagai negara agraris, penduduknya sebagian besar adalah petani. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka namun petani jauh dari kata kesejahteraan. Tata kelola pemerintahan yang buruk membuat para petani tidak sejahtera karena kebijakan yang selalu pro terhadap oligarki,” kata Petrus.
Ia juga menyampaikan kekesalannya terkait masalah perampasan lahan pertanian yang masih sering terjadi, begitupun dengan kelangkaan pupuk dan importir beras.
“Petani sebagai penyanggah tatanan nasional kata Bung Karno seharusnya disejahterakan namun kenyataanya perampasan lahan terjadi dimana-mana dengan alasan pembangunan, kelangkaan pupuk membuat para petani penghasilanya turun, lanjut Dala.
Baca juga: Momentum Hari Kemerdekaan RI, PMKRI Makassar Tegaskan Delapan Tuntutan
Ia juga berkata, “impor beras pada saat petani lagi memanen sehingga harga gabah turun dan belum lagi monopoli harga komodity. Masalah seperti ini sebenarnya menjadi perhatian pemerintah karena bangsa yang kuat adalah dimana negara menjamin perut rakyatnya bisa kenyang”, ujar Dala.
Kader KMHDI Makassar Ketut Suardika , menegaskan bahwa pemerintah hausnya dengan penuh tanggung jawab atas hasil pertanian rakyat yang sangat rendah nilai jualnya saat dipasarkan. Serta menyinggung terkait program food estate yang minim melibatkan kaum tani.
“Pemerintah harus bertanggung jawab atas pangan rakyat yang cukup dan murah di desa dan kota, produksi kaum tani yang murah, dan nilai tukar kaum tani, peternak, nelayan yang adil. Pemerintah juga harus menghentikan pembangunan food estate untuk pemenuhan pangan nasioal, pangan nasional harus diproduksi oleh kaum tani sendiri,” tegas Ketut.
Baca juga: PMKRI dan Pemuda Katolik Makassar Melaksanakan Vaksinasi Massal Kedua
Pada kesempatan yang sama, Ketua KMHDI Makassar Ayu Mita Reskiani, menyayangkan sikap dari Polrestabes Kota Makassar yang telah menolak surat pemberitahuan seruan aksi dari aliansi mahasiswa peduli petani.
“Ini seolah-olah membatasi masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasinya di muka umum. Seharusnya di hari tani ini kita bisa menyuarakan suara petani Indonesia dan keluh kesahnya di masa pandemi. Saya cukup kecewa karena kita tidak bisa melakukan aksi ini”, beber Ayu.
Adapun beberapa tuntutan kepada Dinas Petanian Sulawesi Selatan, DPRD Sulawesi Selatan dan Menteri Pertanian Republik Indonesia, antara lain:
1. Stop impor beras
2. Optimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di Sulawesi Selatan
3. Hentikan konflik agraria yang merugikan petani
4. Naikkan harga komodity pertanian *(AR)
