Etika Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Bermartabat

Politik sebagai sebuah usaha dan demokrasi sebagai sebuah sistem merupakan dua aspek yang memiliki korelasi dan koherensi yang erat. Politik menurut akar katanya adalah polis yang berarti kota atau negara. Dari kata polis ini, muncul pula kata yang sama dengan menambahkan imbuhan yang berbeda-beda seperti, polites yang berarti warga negara, politeia yang berarti yang berhubungan dengan negara, dan politikus yang berhubungan dengan kewarganegaraan.

Demokrasi menurut akar katanya adalah demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Oleh karena itu demokrasi juga dapat diartikan sebagai kekuasaan yang ada di tangan rakyat. Bertolak dari pengertian ini, dapat dilihat secara jelas korelasi antara politik dan demokrasi. Artinya bahwa, dengan memahami politik secara baik dan benar sebagai sebuah usaha, maka demokrasi sebagai suatu sistem akan berjalan baik dan mampu menciptakan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita bersama. Dalam arti yang lebih luas, kehidupan seseorang tidak terlepas dari orang lain, bahwasannya semua orang tanpa terkecuali adalah pelaku-pelaku utama politik dalam mengusahakan suatu sistem demokrasi yang benar-benar berpihak pada rakyat secara keseluruhan.

Dalam kenyataannya, politik sering kali disalah-artikan dan bahkan dianggap sebagai wilayah kotor dan hanya menjadi tempat bagi orang-orang tertentu. Anggapan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai praktik politik yang menyalahgunakan kesempatan sebagai tempat mencari keuntungan sendiri dan bahkan kelompok. Persoalan selanjutnya berimbas pada kabur dan melemahnya demokrasi yang seharusnya mengedepankan kebersamaan, terkesan hanya menjadi milik dan bagian dari beberapa orang atau bahkan beberapa golongan saja.

Padahal jelas bahwa, politik adalah usaha bersama terutama dalam mengusahakan kebaikan hidup bersama, yang tercermin dalam sistem demokrasi yang selalu berorientasi pada rakyat secara keseluruhan. Artinya bahwa, rakyat bukan hanya mereka yang tidak memegang jabatan dalam pemerintahan, tetapi mencakup semua termasuk mereka yang berada dalam pemerintahan sebagai yang dipercayakan oleh rakyat untuk mengemban tugas.

Dengan demikian politik dapat dimaknai dengan baik demi mencapai sebuah kehidupan yang semakin berorientasi pada rakyat sebagai pelaku utama menuju demokrasi yang lebih bermartabat. Hal ini akan tercipta suatu situasi yang didambakan yakni seperti apa yang diulas oleh Paul Ricoeur dalam bukunya oneSelf as another, mengenai etika politik; yang mau menekankan keberadaan diri harus dimaknai sebagai bagian dari yang lain dan menjadi bagian dari orang lain.

Baca juga: Politik Dagang Jelang Pemilu 2024

Persoalan Politik Yang Mengaburkan Demokrasi

Dalam praktiknya, persoalan politik menjadi sesuatu yang pelik dan bahkan masih menjadi persoalan yang terus-menerus ada. Praktik-praktik politik yang tidak sesuai dengan hakikat politik, telah membuat politik menjadi suatu wilayah yang dianggap kotor dan bahkan mungkin harus dihindari. Pandangan negatif terhadap politik, telah membuat makna politik seakan direduksi menjadi hanya sekadar sebagai usaha yang dilakukan untuk mencari dukungan dan bahkan keuntungan untuk diri sendiri atau untuk kelompok tertentu. “Politik sering dipandang sebagai wilayah yang kotor karena sering mengabaikan peran moralitas di dalamnya (Sugiarto 2021) Praktik yang keliru pada politik telah memberi dampak pada pemahaman yang keliru tentang politik.

Persoalan ini berdampak pada sikap pesimis sebagian orang karena menganggap bahwa politik hanya menjadi wilayah orang-orang tertentu, yang mempunyai pengaruh atau bahkan peran dalam wilayah politik. Oleh karena itu ketika berbicara politik, orang akan berpikir tentang sesuatu yang negatif.

Politik yang pada hakikatnya merupakan sebuah usaha untuk membangun kehidupan bersama yang baik, dalam pandangan umum telah menjadi semacam wilayah kotor dengan berbagai praktik yang keliru dalam mencapai bukan kebaikan bersama tetapi kebaikan pribadi dan atau bahkan kelompok tertentu. Pandangan negatif terhadap politik ini telah menimbulkan berbagai kecurigaan dalam wilayah politik. Situasi ini tentunya membuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik terkesan pasif, karena yang dianggap menjadi aktor utama dalam wilayah politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh dan tempat dalam politik.

Pada akhirnya orientasi politik hanya tertuju pada golongan dan ataupun kelompok tertentu, sehingga memunculkan fenomena politik identitas yang mementingkan diri dan bahkan kelompok. Kepentingan bersama diabaikan, dan lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok. Politik bukan lagi sebagai usaha bersama, tetapi lebih merupakan usaha pribadi dan atau kelompok untuk memperoleh kedudukan dan jabatan. Akibatnya kepentingan rakyat diabaikan dan kehidupan rakyat ditelantarkan akibat persaingan internal yang memperebutkan kekuasaan.

Persoalan-persoalan politik telah mengaburkan makna sesungguhnya demokrasi sebagai sebuah sistem yang mementingkan peran rakyat. Munculnya sistem demokrasi merupakan suatu perlawanan dari sistem monarki yang memiliki kekuasaan penuh pada seorang raja. Bila sistem monarki dipandang sebagai sebuah sistem yang kaku karena setiap keputusan mutlak hanya dapat diputuskan oleh raja sebagai satu-satunya pimpinan utama, berbeda dari demokrasi yang mementingkan partisipasi penuh dari rakyat.

Oleh karena itu, politik sebagai usaha bersama, seharusnya mampu untuk menampilkan nilai-nilai kebersamaan sebagai sistem yang mementingkan partisipasi rakyat. Namun dalam kenyataannya, praktik politik yang masih jauh dari harapan telah mengaburkan demokrasi sehingga membuat rakyat seakan menjadi pemeran pasif dalam panggung politik dalam mewujudkan demokrasi yang lebih bermartabat.

Rupanya tujuan politik demi demokrasi yang lebih bermartabat dan memihak pada kepentingan bersama masih menyisakan mimpi diatas mimpi. Kepentingan pribadi dan atau kelompok masih menjadi prioritas, sehingga fokus utama bukanlah mengusahakan kepentingan bersama, tetapi bagaimana mempertahankan posisi.

Baca juga: Merumuskan Cara Baru Berpolitik Kaum Muda

Politik Yang Baik Untuk Demokrasi Yang Bermartabat

Politik sebagai suatu usaha bersama jelas pada hakikatnya memiliki tujuan untuk kebaikan bersama. Hal ini telah menjadi semangat yang sudah ada sejak awal kemunculannya. Hal ini juga dapat dilihat dari beberapa uraian pemikir-pemikir awal seperti, Socrates yang mengungkapkan bahwa keadilan merupakan tujuan politik yang layak. Ada juga Plato sebagai salah satu pemikir dan filsuf besar dan pengaruh dalam karya-karyanya, yang mengungkapkan bahwa, politik sebagai tata hidup yang memiliki kebaikan umum.

Bertolak dari pemikiran-pemikiran awal ini, menjadi jelas bahwa tujuan politik adalah suatu usaha baik dan bersama dalam mencapai kehidupan yang baik. Sistem ini digunakan sebagai suatu usaha dalam membangun kebaikan hidup bersama. Politik pada zaman Yunani menjadi sesuatu yang penting, yang dapat digunakan dalam membangun kehidupan negara yang lebih baik. Seperti yang digambarkan Plato dalam bukunya Republica, bahwa negara yang ideal adalah negara yang dipenuhi kebajikan dan keadilan. Hal ini tentunya mau merujuk pada bagaimana aktualisasi dari politik sebagai usaha untuk memperoleh suatu kehidupan yang baik bagi semua orang.

Hal yang sama diungkapkan oleh Paul Ricoeur dalam bukunya oneSelf as another, yang dapat dipahami sebagai hidup baik bersama dan untuk orang lain. Artinya bahwa, setiap orang yang dipercayakan untuk memegang suatu jabatan, merupakan perwakilan dari banyak orang. Oleh karena itu, prioritas utama yang harus dibangun adalah kepentingan bersama, karena kepercayaan yang diberikan kepadanya. Politik adalah usaha bersama, yang dimaksudkan untuk membangun suatu kehidupan yang lebih baik bagi semua orang.

Dalam hal ini, demokrasi menjadi sistem tentunya menjadi tujuan dalam usaha yang lebih baik dan bermartabat. Setiap orang mempunyai tugas dan kewajiban yang sama yakni mengusahakan suatu kehidupan yang baik untuk semua orang. Dalam mengusahakan hidup dari diri sendiri sebagai orang lain, tentunya setiap orang harus mengesampingkan relasi self. Relasi ini kadang-kadang menjadi salah satu sumber persoalan yang menimbulkan sikap mementingkan diri sendiri.

Politik adalah usaha bersama yang harus mengedepankan kepentingan bersama. demikian juga demokrasi sebagai sistem yang mementingkan partisipasi rakyat, harus mampu mengembangkan nilai-nilai universal dan kebersamaan. Politik harus mementingkan kepentingan umum dengan demokrasi yang mementingkan partisipasi rakyat; dan setiap orang harus mampu memaknai keberadaan dirinya sebagai bagian dari yang lain, dalam membangun kehidupan politik dan demokrasi bangsa yang lebih bermartabat.

Penulis: Evensianus Dahe Jawang, Komda PMKRI Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Exit mobile version