DPRD Provinsi NTT Jangan Cengeng

Foto. Ketua Presidium PMKRI Maumere-Benediktus Rani

MAUMERE,
VERBIVORA.COM-
Hari pertama paripurna DPRD Provinsi NTT, Gubernur NTT,
Viktor Bungtilu Laiskodat membentak salah satu anggota DPRD ketika Paripurna
berlangsung dengan agenda penyampaian Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD NTT
Tahun Anggaran 2018. Senin, 17/9/2018.
Dinamika yang terjadi antar unsur pemerintah eksekutif dan
DPRD NTT tersebut mendapat respon dari berbagai pihak, salah satunya adalah Perhimpunan
Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Maumere.
Ketua Presidium PMKRI cabang Maumere, Benediktus Rani mengatakan,
bahwa respon  Guberur NTT dengan
membentak salah satu anggota DPRD Provinsi ketika sidang paripurna berlangsung merupakan
suatu yang wajar terjadi dalam proses persidangan.
“Dinamika yang terjadi dalam proses sidang paripurna  yang dimuat oleh beberapa media pada Senin 17
September kemarin, terkait bentakan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat kepada salah
satu anggota DPRD Provinsi, bagi PMKRI Maumere itu hal yang biasa dalam proses
persidangan. Tidak ada yang salah, yang salah adalah cara pandang beberapa
anggota DPR yang menilai bahwa sanggahan yang dilakukan oleh Gubernur tidak
tidak etis,’’ kata Benediktus Rani kepada verbivora.com, Rabu, 19/09/2018.
“PMKRI Maumere meminta kepada lembaga terkait, kalau jadi
wakil rakyat tidak boleh cengeng. Masa dinamika di ruang sidang dianggap
sebagai bentuk tidak menghargai martabat DPR, itu kan konyol. DPR juga perlu
belajar dinamika persidangan sehingga tidak perlu kaget ketika situasi seperti
ini terjadi,” Lanjutnya.
Selain itu, ruang persidangan selalu menyediakan nalar perdebatan
dari peserta sidang yang kemudian diakomodir oleh pimpinan sidang. Hal-hal yang
terjadi dalam proses persidangan adalah suatu kewajaran karena di situlah titik
temunya pemikiran yang solutif dari para wakil rakyat dalam keseriusannya
membangun daerah.
“Kita kemudian berpikir, bahwa kalau benar sanggahan
Gubernur Viktor Laiskodat itu baru pertama kali terjadi di ruangan DPRD NTT,
maka mungkin bisa jadi dugaan kita bahwa selama ini DPRD dan Gubernur tidak
pernah berbicara serius membangun NTT, sebab kalau bicara membangun sebuah
peradaban harus ada yang dikorbankan yaitu perasaan,” tuturnya.
Benediktus kemudian mengharapkan, agar ke depannya DPRD NTT lebih
serius membangun NTT, dan jika ada dinamika yang terjadi dalam proses persidangan
perlu diterjemahkan dengan baik dan harus mengedepankan kepentingan umum dari kepentingan-kepentingan
pribadi.

Exit mobile version