 |
| Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2018-2023 – Foto: Andy Tandang |
Semasa kampanye, Anies memang kerap mengatakan bakal menolak pembangunan pulau reklamasi. Selain itu, mantan menteri pendidikan itu juga pernah mewacanakan mengubah peruntukkan sejumlah pulau reklamasi yang saat ini telah berdiri, menjadi ruang hiburan masyarakat.
Meskipun hingga saat ini belum mengeluarkan kebijakan konkret mengenai reklamasi Jakarta, namun dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur DKI, kemarin, Anies menegaskan pengelolaan asset termasuk teluk tak boleh hanya untuk kepentingan satu golongan saja.
“Pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan, tidak boleh untuk satu perhimpunan, tidak boleh untuk kepentingan koorporasi, tetapi itu untuk kepentingan warga Jakarta semua,” kata Anies di Balai Kota seperti yang dilansir CNN Indonesia.
Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiago Uno menilai tidak ada kejelasan soal kesejahteraan rakyat dalam proyek reklamasi di Pesisir Utara Jakarta itu. Bahkan, Sandiaga menyebut pemerintah pusat tidak transparan tentang reklamasi.
Beberapa waktu lalu sebelum dirinya resmi dilantik menjadi pemimpin baru Jakarta bersama Anies, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2005-2008 itu menyempatkan diri untuk bertemu Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu, Sandiaga mengaku sempat menanyakan beberapa hal soal kejelasan lapangan kerja yang diciptakan setelah proyek tersebut resmi dibangun, namun tidak ada respons apapun dari pemerintah pusat.
“Semuanya harus terbuka, saya tekankan semua proses harus terbuka. Saya tanya satu hal aja belum ada jawaban pasti. Saya tanya berapa lapangan kerja yang diciptakan, tidak ada jawaban,” kata Sandi di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/10).
Sandi juga akan membicarakan terkait arah kebijakan reklamasi setelah bersama Anies melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.
Digugat Pengembang
Posisi Anies dan Sandiaga dalam keadaan dilematis. Di satu sisi, mereka harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait reklamasi, di sisi lain, mereka harus mampu membuktikan janji-janji selama kampanye untuk menolak reklamasi.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah mengingatkan mengenai risiko yang akan dihadapi Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan rakyat itu, jika tetap menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Kepada CNN Indonesia, Selasa (17/10), Deputi tiga Bidang infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin menyebut, Anies bisa berurusan dengan pengembang bila tetap kukuh menolak pembangunan pulau reklamasi di pesisir utara Jakarta.
“Ya itu terserah dia (Anies) kita tidak ada urusan. Kalau dia menolak yang gugat paling pengembang,” kata Ridwan.
Bahkan Anies bisa dituntut untuk mengembalikan modal investasi yang telah dikeluarkan pengembang dengan jumlah yang cukup besar tersebut.
“Nanti diminta ganti, uang besar banget itu, saya sih lihat saja. Kalau tidak setuju coba tunjukkan kajiannya, jangan bicara saja,” katanya.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku siap untuk menjadi penenagah Anies-Sandi bila berbenturan dengan pemerintah pusat.
Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu memang mengharapkan Anies-Sandi untuk berkonsentrasi penuh dalam menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.
“Saya kira keduanya perlu konsentrasi lebih banyak dengan orang-orang yang paham tentang persoalan itu. Karena suatu proyek sudah dimulai dan menimbulkan dampak dan itu memerlukan langkah penyelesaian yang bijak supaya tetap membawa manfaat,” kata Yusril.* (AT)
