 |
Pematangsiantar, Verbivora.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar Edis Galingging, menyesalkan kejadian penganiayaan warga Papua, oleh oknum TNI.
Video berdurasi 1 menit 20 detik, menampilkan seorang warga Papua yang mendapat perlakuan tidak baik oleh dua oknum TNI. Seperti yang terlihat dalam video tersebut, korban memiliki kesulitan dalam berbicara. Lokasi kejadian di Merauke, Papua.
Hal tersebut menambah catatan buruk yang dilakukan oleh aparat negara terhadap masyarakat, terkhusus orang asli Papua, sekaligus menciderai institusi TNI, yang selama ini telah mendapat perhatian cukup baik di mata masyarakat Indonesia.
Presidium Gerakan Kemasyarakatan (PGK) PMKRI Cabang Pematangsiantar Dian Sany Siagian menyampaikan, “tindakan oleh dua oknum TNI yang memperlakukan korban dengan menginjak kepala adalah tindakan yang sangat tidak terpuji dan tidak dapat diterima,” tegasnya.
“Seorang aparat haruslah berperilaku layaknya pengayom, menjalankan tugasnya perlu mengedepankan pendekatan-pendekatan yang humanis, tidak serta merta langsung dengan cara kekerasan,” ungkap Dian kepada Verbivora.com.
Lebih lanjut, menurut Dian, “tidakan yang dilakukan oleh aparat tersebut tidak bisa diterima, apalagi korban adalah orang memiliki kesulitan berbicara, yang membuat dia sulit melakukan pembelaan dengan kata kata,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematangsiantar, Edis Galingging yang sangat menyesalkan kejadian tersebut.
“Tindakan dua oknum TNI telah mencoreng nilai-nilai kemanusiaan (human values), yang seharusnya mengedepankan kasih sayang dan tanpa kekerasan. Bila dilihat dari video yang beredar, kedua aparat tersebut tidak mencontohkan TNI sebagai pengayom dan pelindung masyarakat,” pungkasnya.
“Masih ada langkah-langkah yang humanis yang dapat dilakukan oleh seorang aparat dalam menindak suatu peristiwa ataupun kejadian, tidak serta merta langsung dengan cara kekerasan,” tambah Edis.
Galingging melanjutkan, PMKRI Cabang Pematangsiantar memandang institusi TNI perlu melakukan evaluasi dalam hal cara menindak suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan meminta dua oknum tersebut agar diproses dengan hukum dan transparan.
“Jangan sampai kejadian tersebut memancing amarah masyarakat Papua, di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum dapat diselesaikan dan situasi politik Papua yang belum stabil,” tutupnya. *(AR)
