 |
| Foto. Dok. Pribadi |
Negara Indonesia pada dasarnya
manganut sistem demokrasi. Secara historis, demokrasi Indonesia berlaku sejak
awal kemerdekaan Indonesia. Dari orde lama hiingga orde baru. Akan tetapi pada
masa orde baru, roh demokrasi seperti dikerangkeng dengan segala ruangnya yang
terpusat. Orde baru membelenggu sistem demokrasi hingga terbentur dengan nalar
kritis mahasiswa yang pada akhirnya memporakporandakan tatanan orde baru
tersebut.
manganut sistem demokrasi. Secara historis, demokrasi Indonesia berlaku sejak
awal kemerdekaan Indonesia. Dari orde lama hiingga orde baru. Akan tetapi pada
masa orde baru, roh demokrasi seperti dikerangkeng dengan segala ruangnya yang
terpusat. Orde baru membelenggu sistem demokrasi hingga terbentur dengan nalar
kritis mahasiswa yang pada akhirnya memporakporandakan tatanan orde baru
tersebut.
Istilah demokrasi itu sendiri berasal dri bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan . Kata demokrasi itu sendiri
diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, yaitu sebagai bentuk suatu
pemerintahan yang mengatur bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat . berpusat pada pemaknaan atas prinsip
demokrasi tersebut, maka dalam praktisnya, rakyat sebagai jantung demokrasi harus
memliki kebebesan untuk memberikan kekuasaannya yang mulia demi terbentuknya sebuah
tatanan hidup yang baru dalam tubuh bangsa dan negara.
diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, yaitu sebagai bentuk suatu
pemerintahan yang mengatur bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat . berpusat pada pemaknaan atas prinsip
demokrasi tersebut, maka dalam praktisnya, rakyat sebagai jantung demokrasi harus
memliki kebebesan untuk memberikan kekuasaannya yang mulia demi terbentuknya sebuah
tatanan hidup yang baru dalam tubuh bangsa dan negara.
Hal ini akan terlihat ataupun diwujudkan
pada bulan Juni mendatang dengan terselenggaranya momentum pemilihan kepala
daerah serentak di sebagian wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa peran elit
politik sangatlah tajam dalam memainkan kemurnian demokrasi. Di lain sisi, peran Parpol untuk meningkatkan eksistensi dan
elektabilitas setiap calon yang diusung
mereka pun turut membanjiri persepsi publik menuju kontestasi kepemimpinan.
pada bulan Juni mendatang dengan terselenggaranya momentum pemilihan kepala
daerah serentak di sebagian wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa peran elit
politik sangatlah tajam dalam memainkan kemurnian demokrasi. Di lain sisi, peran Parpol untuk meningkatkan eksistensi dan
elektabilitas setiap calon yang diusung
mereka pun turut membanjiri persepsi publik menuju kontestasi kepemimpinan.
Pada konteks sekarang, salah satu instrumen
penting untuk menjaring perhatian rakyat adalah melalui media sosial. Dengan media
sosial setiap tim pemenangan mulai memantik seni berpolitik du ruang Sosmed. Senyum-senyum jenaka para kandidat disertai
visi-misinya yang terpampang pada iklan media sosail pun sangatlah ramai hingga
garing. Dalam perspektif mereka (tim pemenangan) mungkin dengan cara demikian
dapat menyita perhatian masyarakat publik. Dan mungkin dengan cara tersebut popularitas seorang kader dapat menembus pada
sendi-sendi masyarakat luas dan masyarakat desa. Pada hal belum tentu
masyarakat di kampung-kampung sudah seratus persen bermedsos.
penting untuk menjaring perhatian rakyat adalah melalui media sosial. Dengan media
sosial setiap tim pemenangan mulai memantik seni berpolitik du ruang Sosmed. Senyum-senyum jenaka para kandidat disertai
visi-misinya yang terpampang pada iklan media sosail pun sangatlah ramai hingga
garing. Dalam perspektif mereka (tim pemenangan) mungkin dengan cara demikian
dapat menyita perhatian masyarakat publik. Dan mungkin dengan cara tersebut popularitas seorang kader dapat menembus pada
sendi-sendi masyarakat luas dan masyarakat desa. Pada hal belum tentu
masyarakat di kampung-kampung sudah seratus persen bermedsos.
Yang begitu jenaka adalah masyarakat
disodorkan dengan janji-janji manis yang kadang juga terasa sangatlah amis jika
tidak disandarkan dengan realitas kebutuhan masyarakat. Tapi perlu kita ketahui dan harap dilaksanakan
bahwasanya, sistem demokrasi yang dianut oleh negara kesatuan Indonesia yaitu
Demokrasi Pancasila dengan mengedepankan semangat gotong royong demi
tercapainya cita-cita bersama yakni kemakmuran Indonesia.
disodorkan dengan janji-janji manis yang kadang juga terasa sangatlah amis jika
tidak disandarkan dengan realitas kebutuhan masyarakat. Tapi perlu kita ketahui dan harap dilaksanakan
bahwasanya, sistem demokrasi yang dianut oleh negara kesatuan Indonesia yaitu
Demokrasi Pancasila dengan mengedepankan semangat gotong royong demi
tercapainya cita-cita bersama yakni kemakmuran Indonesia.
Dengan perspektif inilah warga negara
dapat mengembalikan hakikat dan martabat demokrasi kepada domainnya yang semula
dengan berasaskan bebas, umum, adil dan jujur sebagai posisi yang terdepan dan
secara tegas membumikan demokrasi sebagai suatu pemerintahan yang dilakukan
oleh rakyat, untuk rakyat dan dari rakyat. Artinya bahwa kekuatan tertinggi
dalam sistem demokrasi pada dasarnya berada di tangan rakyat dan rakyatlah yang
memilki hak, kesempatan dalam bersuara untuk mengatur kebijakan pemerintah
tanpa intervensi dari kelompok atau kepentingan apapun.
dapat mengembalikan hakikat dan martabat demokrasi kepada domainnya yang semula
dengan berasaskan bebas, umum, adil dan jujur sebagai posisi yang terdepan dan
secara tegas membumikan demokrasi sebagai suatu pemerintahan yang dilakukan
oleh rakyat, untuk rakyat dan dari rakyat. Artinya bahwa kekuatan tertinggi
dalam sistem demokrasi pada dasarnya berada di tangan rakyat dan rakyatlah yang
memilki hak, kesempatan dalam bersuara untuk mengatur kebijakan pemerintah
tanpa intervensi dari kelompok atau kepentingan apapun.
Memasuki dekade ini, asas demokrasi
terjadi pasang surut yang tak bisa di bendung seolah-olah ingin memudahkan,
mengkerdilkan, mengobrak-abrik bahkan
menghilangkan asas demokrasi yang selama ini dijaga dan di lestarikan dari
sekelompok orang yang secara sengaja ingin mengganggu kesucian kebhinekaan.
Para elit politik menggaungkan calon kandidatnya justru selalu mengedepankan
harta kekayaan dan mengesampingkan asas kekeluargaan sebagai wujud dari
demokrasi pancasila yang selama ini seolah dipermainkan oleh kaum borjuis.
terjadi pasang surut yang tak bisa di bendung seolah-olah ingin memudahkan,
mengkerdilkan, mengobrak-abrik bahkan
menghilangkan asas demokrasi yang selama ini dijaga dan di lestarikan dari
sekelompok orang yang secara sengaja ingin mengganggu kesucian kebhinekaan.
Para elit politik menggaungkan calon kandidatnya justru selalu mengedepankan
harta kekayaan dan mengesampingkan asas kekeluargaan sebagai wujud dari
demokrasi pancasila yang selama ini seolah dipermainkan oleh kaum borjuis.
Ironisnya, setelah seluruh masyarakat
Indonesia mengkumandankan pesta
demokrasi sebagai pesta rakyat, yang memiliki hak suara dalam memilih pembesar
“(eksekutif legislatif) di situlah letak mengkebiri hak rakyat dengan
menjalankan transaksi jual beli suara serta memperlakukan rakyat sebagai tempat
memamerkan kekayaan untuk kepentingan sementara yang seharusnya di perhadapkan
dengan hukum sebagai panglima tertinggi di republik ini.
Indonesia mengkumandankan pesta
demokrasi sebagai pesta rakyat, yang memiliki hak suara dalam memilih pembesar
“(eksekutif legislatif) di situlah letak mengkebiri hak rakyat dengan
menjalankan transaksi jual beli suara serta memperlakukan rakyat sebagai tempat
memamerkan kekayaan untuk kepentingan sementara yang seharusnya di perhadapkan
dengan hukum sebagai panglima tertinggi di republik ini.
Maka dari situ lahir bahasa trend
jaman now ” siapa kaya, dia menang politik”, tanpa melihat
kemampuan, moral, dan integritas sebagai
landasan utama seorang pemimpin dalam memimpin. Pada poin inilah justru para
aktor politik melecehkan dirinya, termasuk martabat pemerintah dan rakyat
Indonesia secara keseluruhan dalam menjaga kearifan lokal dan semangat
kekeluargaan yang selama berpuluh -puluh tahun kita kibarkan dan lestarikan
dalam mengisi proses keberlangsungan hidup masyarakat indonesia.
Dengan politik
uang, eksistensi dan kesucian demokrasi akan terkikis habis, terpenjara,
termakan oleh janji busuk elit politik serta, melegitimasi kejayaan pada kaum
kapitalis dan menarik panjang tali penindasan pada kaum marginal.
Penulis adalah, Ketua Presidium PMKRI
Cabang Atambua periode 2017-2018.
Cabang Atambua periode 2017-2018.
