 |
| Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto – Sumber: CNN |
Rencana aksi tersebut, selain menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik tetapi juga telah membuat para tokoh nasional semakin rutin menggelar pertemuan. Salah satunya adalah Wiranto.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini mengundang beberapa tokoh lintas agama untuk bersilahturahmi. Bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, ia menyinggung kembali soal kasus hukum yang menjerat gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama.
Wiranto sebenarnya mengkritisi sikap masyarakat saat ini yang terlalu cepat menvonis Ahok bersalah tanpa menghargai proses hukum yang berjalan. Ia lalu teringat dengan Tragedi 1998 yang terjadi 17 tahun lalu itu.
Ketika itu, kata Wiranto, situasi politik Indonesia sangat panas dan memicu terjadinya berbagai aksi unjuk rasa yang kerap berakhir anarkis. Hal tersebut menurutnya, dipengaruhi oleh kecendrungan masyarakat untuk melakukan pradilan jalanan tanpa menghargai proses hukum yang sedang berjalan.
“Muncul banyak pendapat yang beragam dari masyarakat dan secara acak dari semua pihak dan muncul peradilan yang langsung memvonis sebelum peradilan sesungguhnya,” ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Senin (21/11/2016).
Di sisi lain, penghakiman terhadap Ahok menurut dia, akan menjadikan persoalan ini semakin rumit. Menurut Wiranto, status Ahok masih tersangka, belum final bahwa ia terbukti bersalah, namun, masyarakat lebih dulu menvonis mantan bupati Belitung Timur ini sebagai yang bersalah.
“Vonis di masyarakat mendahului peradilan, itu sebenarnya membuat masalah menjadi rumit,” kata Wiranto.
Seperti yang dikabarkan sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan menggelar ‘Aksi Bela Islam III’ pada 2 Desember 2016.
Aksi pasca penetapan Ahok sebagai tersangka ini, dilaksanakan lantaran kepolisian tidak menahan Ahok usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.
“Karena Ahok tidak ditahan. Aksi bela Islam ketiga pada tanggal 2 Desember, dengan tema ‘Bersatu dan Berdoa untuk Negeri’. Untuk mempersatukan Indonesia supaya selamat, tidak tercerai-berai, tidak diadu domba,” kata Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman.
Sementara itu, Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihak kepolisian tidak melarang rencana demonstrasi lanjutan itu. Namun, Tito meminta agar bisa membatasi peserta aksi, karena kesulitan mengontrol massa aksi yang jumlahnya banyak.
“Demonstrasi adalah hak warga negara. Tapi kalau terlalu banyak jumlahnya itu sulit dikontrol,” ungkap Tito. Tio juga berharap agar demonstrasi kali ini tidak menimbulkan gesekan yang memperparah keutuhan bangsa.* (AT)
