Jakarta, Verbivora.com– Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku ada gerakan kudeta yang melibatkan pejabat pemerintahan di lingkaran istana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
Dilansir dari Konferensi Pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono, senin (1/2/2021). AHY menyampaikan bahwa gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan didalam lingkarann dekat Presiden Joko Widodo.
“Meurut kessaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” Jelas AHY
Putera Mantan Presiden SBY ini juga menyebutkan bahwa, gerakan kudeta ini didalangi oleh lima orang, salah satunya sosok yang ia sebut pejabat pemerintah dan empat orang lainnya berasal dari Partai Demokrat, yakni seorang kader aktif, mantan kader yang sudah sembilan tahun dipecat, kader yang sudah enam tahun dipecat, dan satu mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu.
AHY menerangkan, upaya kudeta tersebut rencananya akan dilakukan melalui Kongres Luar Biasa(KLB), pelaku gerakan bahkan menghubungi sejumlah kader dan mengajak untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat dengan dimingi uang dalam jumlah besar.
“Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah besar,” terang AHY.
Merespon gerakan ini, AHY menegaskan, kader Partai Demokrat tetap solid karena Ia sudah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad dari pimpinan di tingkat daerah dan cabang dan seluruh pimpinan di tingkat daerah patuh pada kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat.
“Insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di pusat maupun daerah dan cabang, serta para kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah Tanah Air,” kata dia.
Selanjutnya dalam konferensi itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putera menyebut pejabat istana yang terlibat adalah Kepala Kantor Staf Presiden(KSP) Moeldoko.
“Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan Pencapresan 2024,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis seperti dilansir Kompas.com(2/2/2021)
Menanggapi hal tersebut, Moeldoko meminta Partai Demokrat tidak dengan menuding istana. ia juga mengingatkan agar Demokrat tak mengganggu Presiden Joko Widodo.
“Jangan sedikit-sedikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan, sekali lagi jangan sedikit-sedikit Istana dan jangna ganggu Pak Jokowi dalam hal ini,” kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, senin malam(1/2/2021).
Moeldoko mengaku tidak mempersoalkan isu ini digulirkan. Namun, ia menyebut bahwa seorang pemimpin harus kuat dan tidak mudah teromban-ambing.
“Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing,” ujarnya
Panglima TNI era Susilo Bambang Yudhoyono itu menyebut Presiden Jokowi tidak tahu-menahu soal isu ini. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi urusannya semata.
Moeldoko menduga, isu kudeta di tubuh demokrat ini berangkat dari foto-foto saat ia menerima sejumlah tamu. Namun, ia tak menyebut secara detail tamu yang ia maksud tapi hanya menyebut bahwa tamu sering datang berbondong dan membicarakan banyak hal, terutama situasi terkini.
“Mungkin dasarnya foto-foto, yang ada dari orang indonesia timur, dari mana-mana kan pengin foto sama saya, ya saya terima saja, apa susahnya,” ujarnya
