Jakarta,Verbivora.com– Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Thomas Aquinas mengadakan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Kamis (8/9/2022). Aksi yang diikuti oleh ratusan anggota PMKRI tersebut berasal dari berbagai cabang seperti cabang Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan PMKRI Cabang Bogor.
Aksi berlangsung sejak pukul 14.00 WIB dengan situasi diguyur hujan deras tidak menyurutkan semangat pergerakan anggota PMKRI dari titik kumpul di Margasiswa I, Menteng Jakarta Pusat menuju Patung Kuda. Aksi yang dilaksanakan hari ini juga dilakukan oleh seluruh PMKRI cabang se-Indonesia. Dalam aksi tersebut, Pengurus Pusat PMKRI menyampaikan tuntutannya terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat PMKRI, Billy Claudio menyatakan bahwa fokus aksi kali ini menuntut pemerintah agar tegas memberantas mafia migas yang selama ini menguasai rantai pasokan minyak di pasar. Lebih lanjut Billy mengatakan bahwa pemerintah segera membuat regulasi terkait pengawasan penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran menyentuh masyarakat kelas bawah.
“Kami meminta agar pemerintah segera dan dengan serius memberantas mafia migas dari hulu ke hilir. Kami juga menyoroti kebijakan kenaikan BBM subsidi ini tidak tepat dan meminta agar pemerintah segera membuat regulasi terkait pengawasan penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran karena data pemerintah menunjukkan 60% BBM subsidi justru dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas dari 80% total konsumsi BBM subsidi sedangkan untuk golongan masyarakat miskin dan rentan atau 40% terbawah hanya menikmati 20% daripada BBM subsidi,” kata Billy Claudio.
Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI St. Thomas Aquinas periode 2022 – 2024, Tri Natalia Urada yang ditemui, mengatakan PMKRI menolak serta mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mencabut kebijakan kenaikan BBM subsidi karena akan menyengsarakan rakyat.
“Pemerintah harus segera mencabut kebijakan kenaikan BBM subsidi tersebut. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran. Kebijakan aplikasi MyPertamina yang diterapkan oleh Pertamina juga memicu kontroversi di tengah masyarakat dan memberi celah terjadinya praktik pungli. Atas hal ini, kami menegaskan PMKRI berdiri bersama rakyat kecil,” kata Tri Natalia Urada.
“PMKRI memiliki 5 tuntutan terhadap pemerintah, yang pada intinya adalah pemerintah harus mencabut kebijakan tersebut, meningkatkan pengawasan, menindak tegas mafia penimbun BBM subsidi, intervensi pasar mencegah kenaikan harga dan mengalihkan kebijakan BLT menjadi subsidi silang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pelaku UMKM,” ujar Tri Natalia Urada.
