 |
| Ket: Firman Jaya Daeli sedang menyampaikan materinya pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh PP PMKRI pada Sabtu, 1 September 2018 di Aula Margasiswa 1. |
JAKARTA, verbivora.com- Diskursus kebangsaan dalam
perpolitikan Indonesia akhir-akhir ini menuai banyak persoalan. Aspek
rasionalitas raib bersama menguatnya politisasi SARA yang jelas membawa dampak
buruk bagi pihak tertentu. Selain berdampak buruk, politisasi SARA justru mengkotak-kotakkan
manusia berdasarkan asal-usul, agama, ras, suku, golongan dan bahkan wilayah
geografis.
Dan kondisi ini diperparah dalam momen politik di mana isu
SARA digunakan dengan begitu masif oleh para politisi untuk mendulang dukungan
dan simpati rakyat. Agama menjadi salah satu unsur yang paling laku dijual.
“Agama bukan lagi menjadi jalan bagaimana manusia berelasi
dengan Allah dan sesama melainkan berubah menjadi komoditas politik. Alhasil,
kekuatan mayoritas menjadi pengendali kekuasaan. Negara seolah telah kehilangan
basis legitimasi karena tunduk pada kehendak mayoritas,” ungkap Alfred Nabal
dalam sambutannya mewakili PP PMKRI pada diskusi publik yang bertempat di Aula
Margasiswa 1, Menteng, Jakarta Pusat. Sabtu (1 September 2018).
“Beberapa bukti bisa kita lihat, mulai dari pilkada DKI
setahun silam sampai pada pilkada serentak yang baru selesai dilakukan. Seolah
Jakarta menjadi patron yang baik untuk berpolitik sehingga yang di daerah pun
ikut-ikutan bermain isu SARA,” sambung ketua Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan
PP PMKRI tersebut.
Diskusi publik dengan tema “Menakar Peluang Politisasi Isu SARA Menuju
Pilpres 2019” yang dimoderatori oleh Orin Lado Wea tersebut menghadirkan beberapa
pemateri seperti Firman Jaya Daeli (politisi PDIP dan mantan anggota komisi politik dan hukum DPR RI), Martin Hutabarat (anggota DPR RI fraksi Gerindra), Hadi Suprapto Rusli (Pengamat Politik Indo Barometer), Rohim Ghazali
(LHKP PP Muhammadiyah).
Dalam diskusi tersebut semua pembicara menyampaikan,
politisasi isu SARA akan tetap ada dalam setiap perhelatan demokrasi, hanya
kali ini kadarnya lebih kecil karena pilihan-pilihan politik yang dimainkan
pada ranah nasional.
Hal tersebut diakui oleh Martin Hutabarat, anggota DPR RI fraksi Gerindra
dalam materinya menegaskan bahwa dalam kontestasi Pilpres 2019 partai Gerindra tidak akan memainkan isu SARA namun yang menjadi isu sentral adalah kesenjangan ekonomi.
“Berbicara soal peluang isu SARA saya menegaskan bahwa isu
SARA tidak akan berlaku pada kontestasi Pilpres 2019 dan Partai Gerindra tidak
akan memainkan isu tersebut namun yang menjadi isu sentral adalah kesenjangan
ekonomi,” ungkap politisi Gerindra tersebut.
Diskusi tersebut diakhiri dengan penyerahan piagam kepada pemateri
oleh PP PMKRI.
“Sebagai generasi Sadar Pemilu, PMKRI terpanggil untuk
mengawal proses ini agar berjalan damai dan aman. Strategi apapun dari
masing-masing kubu harus tetap berdiri di atas fondasi kebersamaan. Perbedaan
dan keberagaman harus menjadi embrio persatuan dalam membangun bangsa yang
beradab dan maju,” kata Orin Lado Wea selaku moderator di akhir diskusi.
