Jakarta, Verbivora.com – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendukung Program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengenai akselerasi transformasi digital.
Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPR RI Badikenita Br. Sitepu, menyatakan DPD mendukung pembangunan pusat data nasional, pelayanan publik lewat smart citymdan pembangunan infrastruktur digital nasional.
“Kami mendukung satu data melalui pembangunan pusat data nasional untuk memberikan pelayanan satu data dan menunjang Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan publik. Selain itu, sepakat untuk menyukseskan program kerja Kemenkominfo RI dalam mewujudkan infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital di Indonesia,” ujarnya dalam rapat kerja antara PPUU DPD RI dengan Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Jakarta, Rabu (24/03/2021).
PPUU DPD RI juga mengapresiasi Program Kemenkominfo untuk pengembangan sumber daya penyelenggara pelayanan publik di daerah.
“PPUU DPD RI sangat mengapresiasi program Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia baik secara organisasi pemerintahan (termasuk dukungan atas smart city) maupun penyelenggaraan pelayanan publik,” ungkap Badikenita.
Dalam rapat pembahasan perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik itu, Menteri Johnny memberikan pandangan dan masukan terkait pengembangan teknologi informatika dan komunikasi dalam peningkatan pelayanan publik.
“Pembangunan infrastruktur digital di seluruh Indonesia penting untuk menunjang pelayanan publik secara digital yang andal. Demi mewujudkan hal tersebut, Kemenkominfo bersama operator seluler nasional senantiasa memprioritaskan perluasan akses internet dan pembangunan infrastruktur digital pada layer backbone, middle-mile, hingga last-mile,” paparnya.
Kementerian Kominfo saat ini telah membangun layer backbone, Indonesia memiliki 342.239 kilometer national fiber optic backbone yang dibangun serta dikembangkan bersama dengan operator telekomunikasi. 12.229 kilometer di antaranya termasuk jaringan Palapa Ring.
“Di layer middle-mile, Indonesia memaksimalkan penggunaan teknologi fiber-link network dan juga microwave-link network untuk pengadaan jaringan. Di samping dua teknologi tersebut, Indonesia juga memiliki 5 (lima) satelit telekomunikasi nasional dan mengelola 4 (empat) satelit telekomunikasi asing, dengan total kapasitas sebesar 50 Gbps,” jelas Menkominfo.
Selanjutnya untuk layerlast-mile, Pemerintah bersama dengan operator seluler, telah membangun 533.988 base-transceiver station untuk menyambungkan jaringan middle-mile dengan jaringan mobile broadband atau jaringan seluler di last-mile.
“Selain itu, terdapat fixed broadband yang terdiri dari fiber-to-the-home, Wi-Fi, dan LAN. Teknologi satelit juga membantu mendukung jaringan di layer last-mile,” ungkap Menteri Johnny.
Tekan Disparitas
Menteri Kominfo memaparkan upaya Pemerintah untuk meningkatkan rasio internet link guna memperkecil disparitas digital, baik secara jumlah penduduk maupun kualitas. Menurutnya Pemerintah menetapkaj prioritas pembangunan infrastruktur periode 2020 sampai dengan 2024 dengan Pembangunan infrastruktur BTS 4G di 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau sampai dengan akhir tahun 2022.
Pembangunan infrastruktur di 3.435 desa/kelurahan merupakan komitmen operator telekomunikasi karena berada di wilayah non-3T. Sedangkan, 9.113 desa dan kelurahan lain yang berada di wilayah 3T adalah tanggung jawab Kemenkominfo melalui BLU BAKTI.
“Sampai dengan tahun 2020, telah digelar infrastruktur telekomunikasi 4G di 1.209 desa/kelurahan 3T melalui upaya upgrading BTS. Pembangunan di 7.904 desa/kelurahan lainnya telah dimulai sejak penandatanganan kontrak payung pada akhir Februari lalu. Harapannya, 4.200 titik BTS 4G akan terbangun pada tahun 2021 ini dan 3.704 lainnya dapat diselesaikan pada tahun 2022 mendatang, 10 tahun lebih cepat dari rencana awal di tahun 2032,”pungkasnya.
Selain itu, Pemerintah akan meluncurkan Satelit Multifungsi SATRIA-1 yang akan mencukupi kebutuhan internet cepat untuk 150.000 titik layanan publik pada kuartal III tahun 2023. Satelit SATRIA-1 adalah realisasi komitmen Pemerintah untuk menjangkau wilayah blankspot di daerah 3T dan perbatasan.
“Adapun 150.000 titik fasilitas publik yang akan dijangkau oleh satelit ini terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah/pesantren, 47.900 kantor pemerintah daerah, dan 4.500 titik layanan publik lainnya. Dengan total kapasitas satelit sebesar 150 Gbps, masing- masing titik akan mendapatkan kapasitas sebesar 1 Mbps,” lanjut Johnny.
Percepat Penetrasi Internet dan Digitalisasi
Guna mempercepat penetrasi mobile broadband (4G) dan mendukung persiapan inisiatif pengembangan 5G di Indonesia, saat ini Kemenkominfo melakukan penambahan dan penataan kembali (farming dan refarming) spektrum frekuensi radio pada 3 lapisan spektrum, yaitu coverage layer, capacity layer, dan super data layer.
“Demi menjaga kualitas layanan telekomunikasi yang optimal, sedang diupayakan pula pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) Nasional. Melalui PMT, pemerintah dapat memonitor quality of service (QoS) dan quality of experience (QoE) telekomunikasi melalui pengukuran real-time yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dalam menangani gangguan kualitas layanan telekomunikasi secara lebih cepat, efektif, dan efisien,” tegasnya.
Johnny juga menyatakan, pemerintah membangun sistem yang mendukung interoperabilitas dan integrasi data secara nasional.
“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, akan dibangun Pusat Data Nasional (PDN) yang ditargetkan dapat beroperasi penuh pada tahun 2024 mendatang demi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inisiatif Satu Data Indonesia,” tuturnya.
Berkaitan dengan pelayanan publik, ia memaparkan gerakan menuju 100 smart city yang ditujukan bagi 100 kabupaten dan kota terpilih. “Gerakan ini ditujukan agar pemerintah kabupaten/kota dapat semakin mengakselerasi pemanfaatan teknologi digital, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dengan berbasis data, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Johnny juga menyiapkan Program Pembangunan SDM di era digital. Menggunakan konsep “piramida” untuk mencakup seluruh tingkat kecakapan. Di level kecakapan digital dasar, edukasi literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi,” tambahnya.
Johnny juga merinci beberapa regulasi yang telah ada dan perlu dilaksanakan antara lain UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar), Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, PP No. 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar, dan Peraturan Menteri (PM) No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.
“DPR RI juga telah memutuskan dalam rapat paripurna untuk memprioritaskan penyelesaian pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dalam Prolegnas Prioritas 2021. Pada saat pertumbuhan ruang digital berkembang dengan sangat pesat, maka pelindungan data pribadi masyarakat menjadi sangat penting,” jelasnya, dilansir dari kominfo.go.id. *(AR)
