Sumatera, Verbivora.com – Sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM), Presidium Gerakan Kemasyarakatan (PGK) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Regio Sumatera memandang bahwasannya penerapan kebijakan PPKM ini sangat diperlukan dalam upaya Penanggulangan angka penyebaran Covid 19 yang tak kunjung mengalami penurunan ditambah lagi dengan adanya varian baru virus tersebut.
“Melihat kondisi masyarakat yang kebanyakan melanggar Surat Edaran yang dikeluarkan Pemerintah terkait penanganan Covid-19 yang sering menimbulkan kerumunan maka PPKM langkah yang tepat dilakukan untuk saat ini.” Tutur Dian Siagian PGK PMKRI Cabang Pematang Siantar, saat mengikuti webinar PGK PMKRI Regio Sumatera, Sabtu (17/7/2021).
Matius selaku PGK PMKRI Cabang Palembang juga menghimbau agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan, menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mentaati segala peraturan kegiatan di sekolah/ institusi pendidikan, perkantoran, sektor esensial, mall, tempat ibadah, area publik, transportasi umum dan kegiatan rapat/acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Nelson Leta PGK PMKRI Cabang Lampung mengatakan, PPKM juga didukung dengan cara memperketat dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 ditiap daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder mulai dari tingkat Kecamatan , Desa hingga RT/RW agar lebih mampu menjangkau masyarakat kalangan bawah. Oleh karena itu masyarakat perlu bersinergi dengan pemerintah dan seluruh aparat yang terlibat dalam penanganan Covid 19. .
Selain Kebijakan PPKM yang berlaku, masyarakat juga dihimbau untuk melakukan Vaksinasi serta pemerintah menggerakan seluruh elemen baik aparat sipil dan badan pengawasan, serta membentuk relawan dalam melaksanakan pengawasan vaksinasi. Kemudian, menutup semua akses daerah yang sudah terisolasi secara demografis dengan luar kota dengan pengawasan yang super ketat untuk mengurangi angka Covid-19. Ujar Vande De’rosarius PGK Calon Cabang Batam.
Ketika PPKM sudah diterapkan dengan sungguh-sungguh, kita berharap angka kenaikan Covid-19 yang sudah mencapai 2,382,755(terkonfimasi) dapat mengalami penurunan. Akan tetapi yang perlu kita kritisi adalah bagaimana kemudian pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan terhadap masyarakat ketika masyarakat dipaksa untuk mengurangi ruang gerak dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari yang notabene dilakukan di luar rumah oleh masyarakat akar rumput. Ujar Gita Turnip PGK PMKRI Cabang Bengkulu.
Kebijakan PPKM ini sangatlah mempengaruhi stabilitas perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Sektor perekonomian masyarakat menjadi salah satu yang terdampak dengan adanya kebijakan PPKM ini. Salah satu solusi konkrit yang perlu dikeluarkan pemerintah berupa penerbitan regulasi dan kebijakan untuk membantu perekonomian masyarakat. Tutur Gomgom Simarmata Selaku PGK PMKRI Cabang Jambi.
Senada dengan itu PGK PMKRI Regio Sumatera mendesak pemerintah sigap dalam penyaluran bantuan terhadap masyarakat, serta mengecam tindakan represif Aparatur sipil dalam melakukan penertiban, Aparatur sipil seharusnya melakukan pendekatan persuasif yang lebih manusiawi serta humanis dalam melakukan tugasnya.
“Jangan sampai Masyarakat bertindak anarkis karena di perlakukan tidak manusiawi.” tegas Sintong Sinaga PGK PMKRI Cabang Medan. *(JM)
