JAKARTA, VERBIVORA.COM– Presiden Republik Indonesia Joko widodo berkunjung ke Labuan Bajo dalam rangka peresmian pelabuhan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Labuan Bajo untuk mendukung pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium, penataan kawasan Puncak Waringin, kawasan Batu Cermin, dan delapan ruas jalan, Kamis (14/10/2021).
Menyikapi kunjungan tersebut, Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) melalui Ketua Lembaga Pariwisata dan Pembangunan Desa , Fransiskus Bani menyerukan beberapa catatan kepada pemerintah pusat dalam hal pembagunan kawasan pariwisata super premium yang ada diwilayah kabupaten Manggarai Barat tersebut.
“Pembagunan kawasan pariwisata super premium tersebut jangan hanya fokus pada pembanguan fisik infrastruktur semata, tetapi pemerintah juga harus bisa memastikan kemampuan sumber daya manusia dan alam di wilayah Manggarai Barat. Misalnya, pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu faktor penting untuk mendukung destinasi wisata super premium.” Jelas Frengko sapaan akrab Ketua Lembaga Pariwisata dan Pembangunan Desa PP PMKRI kepada Verbivora, jumat (15/10/2021)
Menurut Frengko, dengan adanya pembanguna kawasan wisata super premium ini diharapkan dapat juga berdampak positif secara lansung terhadap masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan wisata dan juga pemanfaatan produk lokal atau hasil olahan milik petani, nelayan dan juga peternak.
Frengko berharap agar fokus pemerintah juga harus berpihak kepada sector pertanian, perikanan dan juga peternakan.
“Tiga sektor ini yang diharapkan dapat menunjang keberlagsungan kegiatan wisata di Labuan bajo. Sehingga kebutuhan akan pasokan pangan bisa disuplai dari masyarakat desa di Kabupaten Manggarai Barat,” tuturnya
Frengko menambahkan bahwa interfensi pemerintah harus berpihak kepada masyrakat kecil dan menengah, jangan hanya memberi ruang kepada kaum pemodal dari luar yang justru menguasai usaha kecil menengah di kawasan tersebut. Karena situasi yang terjadi saat ini di Labuan bajo sudah di kuasai oleh kaum kapitalis dari luar NTT. Hal ini secara tidak langsung akan mematikan pegiat UMKM di Labuan bajo.
Selain itu Wakil Sekretaris Jenderal PP PMKRI Pius Yolan, juga menyoroti soal kunjungan Menteri BUMN Eric Thohir ke pulau komodo dalam rangka program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Sebaiknya proram ini jangan hanya fokus di desa komodo saja namun juga dapat di laksanakan di desa-desa lain di wilayah Manggarai Barat yang juga memiliki destinasi wisata. Kita berharap program tanggung jawab sosial dan lingkungan milik BUMN ini juga lebih maksimal agar dampaknya lebih besar dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat pedesaan di wilayah Manggarai Barat,” Kata Yolan
Yolan menjelaskan, perlu adanya program kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan pemerintah daerah hingga pemerintah desa, memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki di wilayah pedesaan. Meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat desa dalam mengelola produk-pruduk lokal yang bernilai ekonomis dan menarik minat wisatawan.
Yolan juga menyebut beberapa spot wisata di Manggara Barat yang perlu dikembangkan seperti di wilayah Kecamatan Sano Nggoang, Boleng, Pacar, Mbeliling dan sebagainya.
“Jika ini dikembangkan, maka desa-desa tersebut sangat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke daerah-daerah tersebut yang tentunya akan membawa dampak ekonomi bagi masyarakat lokal disana,” tutupnya. *(JM)
